Berdasarkan data pemerintahan dan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta merujuk pada informasi dan pemberitaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo, berikut adalah daftar OPD (Dinas, Badan, dan Sekretariat) yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Yalimo.
Karena data direktori terpusat dari situs web resmi terkadang belum diperbarui secara real-time ke publik, daftar ini mencakup OPD yang secara eksisten sering terlibat dalam pelayanan publik dan administrasi di Yalimo:
1. Unsur Staf dan Pelayanan Administrasi
Sekretariat Daerah (Setda): Dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda), membawahi para Asisten (Asisten I Pemerintahan, Asisten II Perekonomian & Pembangunan, Asisten III Administrasi Umum) serta berbagai Bagian.
Sekretariat DPRD (Setwan): Bertugas melayani kelancaran tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo.
2. Unsur Pengawas
Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo: Bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan (audit internal) terhadap jalannya roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Unsur Perencana, Pengelola Keuangan, dan Kepegawaian (Badan Daerah)
BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah): Ujung tombak perencanaan program, termasuk penyelenggara Musrenbang (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
Dinas Keuangan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Mengelola kas daerah, pencairan Dana Otsus, serta menjalin kerja sama tata kelola aset (misalnya dengan KPKNL).
BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia): Mengurus manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk kedisiplinan dan mutasi pegawai di Yalimo.
BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah): Menangani mitigasi dan respons bencana, terutama karena topografi Yalimo yang rawan longsor.
Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik): Menjaga stabilitas politik, kerukunan antarwarga dan suku, serta berkoordinasi dengan lembaga pemilu.
4. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan (Dinas Daerah)
Dinas-dinas ini adalah ujung tombak pelayanan publik di Kabupaten Yalimo:
Dinas Pendidikan (dan Kebudayaan): Fokus pada SDM dasar, menyalurkan beasiswa OAP, dan mengurus sekolah menengah dan dasar di wilayah Yalimo.
Dinas Kesehatan: Mengelola Puskesmas, menekan angka stunting, penanganan gizi buruk, dan layanan medis hingga ke distrik terpencil.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Menangani proyek fisik strategis, seperti jalan penghubung antar-distrik, jembatan, dan sarana prasarana penunjang jalur Trans Papua.
Dinas Sosial: Menangani jaring pengaman sosial, perlindungan anak dan perempuan, serta mendistribusikan bantuan sosial masyarakat.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Sangat vital di Yalimo untuk mengelola potensi alam seperti kopi arabika, Kuansu (Buah Merah), dan menjaga stok pangan dari ancaman krisis kelaparan di pedalaman.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Mengurus dokumen administrasi warga seperti KTP dan KK.
Dinas Perhubungan: Mengatur arus transportasi darat maupun udara (penerbangan pesawat perintis) yang vital untuk mobilitas orang dan logistik di Yalimo.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK): Membina para kepala kampung dan mengawasi penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa/Kampung.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop): Membina Mama-mama pedagang pasar, usaha kecil kerajinan (seperti Noken), dan mengontrol harga bahan pokok.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo): Bertugas dalam pengelolaan data elektronik pemerintah, penyediaan jaringan internet (seperti VSAT/Bakti Kominfo) di distrik, dan kehumasan Pemda.
5. Unsur Kewilayahan (Distrik/Kecamatan)
Di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, kecamatan disebut sebagai Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Distrik (salah satu pimpinan OPD kewilayahan). Kabupaten Yalimo menaungi 5 (lima) OPD Distrik:
Distrik Elelim (Ibu Kota Kabupaten)
Distrik Abenaho
Distrik Apalapsili
Distrik Benawa
Distrik Welarek
Setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini diinstruksikan oleh Bupati Yalimo untuk bekerja secara inklusif, berbasis data, dan mengedepankan kolaborasi agar pelayanan kepada masyarakat (terutama Orang Asli Papua di wilayah pedalaman) bisa berjalan optimal.
