Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Yalimo Resmi Dibuka: Tekankan Pembangunan Inklusif dan Kolaboratif
ELELIM – Bupati Yalimo secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Yalimo tahun 2026, yang ditujukan untuk penyusunan kerangka RKPD tahun 2027 . Kegiatan strategis ini diselenggarakan di Aula Dinas Keuangan Kabupaten Yalimo pada hari Senin, 13 April 2026.
Acara pembukaan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang diwakili oleh Yohanes Rapa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo Elia Yare, unsur pimpinan TNI dan Polri, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Distrik, serta para tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan keterwakilan perempuan
Tahun ini, Musrenbang Kabupaten Yalimo mengusung tema "Yalimo Sehat dan Cerdas dengan Layanan yang Berkualitas dan Inklusif" . Forum ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan prioritas, menyatukan persepsi antar-sektor, dan merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terarah, terukur, serta berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan penjabaran dari tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 . Oleh karena itu, seluruh program yang dirancang harus selaras dengan visi pembangunan daerah, yaitu mewujudkan Yalimo yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan.
"Sinergitas adalah kunci utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi dan koordinasi, baik antar-perangkat daerah, antar-pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, maupun dengan seluruh elemen masyarakat," tegas Bupati . Beliau juga menambahkan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dilandasi oleh semangat gotong royong, kerja nyata, dan pengabdian dari hati demi kesiapan serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Gubernur Papua Pegunungan, Yohanes Rapa, menyoroti pentingnya Musrenbang dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepatuhan daerah terhadap regulasi yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan dokumen perencanaan yang sistematis ini diwajibkan sebagai kompas bagi jalannya program pemerintah.
Rangkaian kegiatan Musrenbang ini ditutup dengan prosesi penandatanganan berita acara kesepakatan oleh para pemangku kepentingan dan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta . Melalui musyawarah ini, diharapkan lahir program-program prioritas yang inklusif dan berbasis data untuk memajukan "Bumi Yalimo".
(Sumber liputan selengkapnya: Youtube Noken Live
